Timbul banyaknya masalah dalam penyelenggaraan Ujian
Nasional (UN) tahun ini, manurut Mendikbud diminta tak disikapi
buru-buru dengan melontarkan wacana penghapusan Ujian Nasional
tersebut. Wacana tentang desentralisasi Ujian Nasional pun harus dikaji
kembali dengan benar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun
menyatakan akan terbuka menerima data bila diduga ada “permainan” di
balik karut-marutnya Ujian Nasional 2013.
Ujian Nasional Dihapus
“Kalau UN dihapus, apa dasarnya?” tanya Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan. Lagi pula, menurut dia, kalau persoalan UN 2013
dipilah, dapat terlihat jelas bahwa keterlambatan UN tingkat SMA di 11
provinsi adalah murni akibat keteledoran di percetakan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pun membantah tudingan
ada “permainan” di balik tender ataupun penyelenggaraan Ujian Nasional
2013. “Kalau masih ada permainan, dengan senang hati, saya akan menindak
tegas,” ujar M. Nuh. Bahkan, kata Muhamad Nuh, tim investigasi juga
sudah dibentuk di kementeriannya untuk menelusuri kemungkinan
kongkalikong tersebut selain kendala teknis percetakan.
Audit untuk seluruh tahapan penyelenggaraan UN 2013 pun
dipersilakan. “Dari total Rp 600-an miliar dana UN 2013, untuk
percetakan hanya Rp 94 miliar. Silakan diaudit,” kata Nuh.
Nuh meminta, sebelum investigasi dan audit rampung, jangan
dulu disimpulkan bahwa kacaunya UN 2013 adalah dampak dari adanya
“permainan” di internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kalau
memang ada, saya tidak tolerir berapa pun (komisi) yang diambil (dari
dana UN 2013),” tegas Nuh.
Desentralisasi Ujian Nasional
Soal wacana desentralisasi penyelenggaraan UN, menurut
Nuh, juga tak bisa diwacanakan begitu saja. “Dua tahun lalu yang
mencetak adalah (di tingkat) provinsi. Ada masalah juga,” kata Nuh.
Terlebih lagi, saat itu pun ternyata percetakan yang memenangi tender di
setiap provinsi adalah perusahaan yang berlokasi di Pulau Jawa.
“Justru karena ada persoalan ketika digelar
desentralisasi, kami tarik menjadi sentralisasi,” ujar Nuh. Tahun lalu
ketika sistem sentralisasi pengadaan soal UN sudah berlaku, tambah dia,
masalah seperti tahun ini juga tak terjadi. Karenanya, menurut dia,
kekisruhan penyelenggaraan UN tahun ini adalah murni “kecelakaan” akibat
kelalaian percetakan.
Ujian Nasional 2013 untuk tingkat SMA tidak bisa digelar
serempak. Sebanyak 11 provinsi harus menggelar Ujian Nasional lebih
lambat dari provinsi lain karena keterlambatan kedatangan naskah soal.
Sementara UN untuk tingkat SMP bisa digelar serempak pada hari yang sama
di hampir semua wilayah meski jam mulai ujian pun beragam, lagi-lagi
karena soal terlambat datang sekalipun sudah dibantu menggunakan pesawat
milik TNI AU.
dikutip dari : http://mediaedukasi.com
Comments